Penafsiran Terhadap 5 Paragraf Dari Seksi-Seksi Pada Prinsip Kode Etik Profesi Akuntan Yang Baru (Kode Etik Baru berlaku 1 Januari 2011)

PENAFSIRAN TERHADAP 5 PARAGRAF DARI SEKSI-SEKSI PADA PRINSIP KODE ETIK PROFESI AKUNTAN YANG BARU  Kode Etik Baru berlaku 1 Januari 2011  

I.   Pendahuluan 

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa perlu adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi International. Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi telah selesai melakukan  “adoption” terhadap International Standar on Auditing dan sudah mulai berlaku efektif pada awal tahun 2011

Terdapat beberapa perbedaan antara Kode Etik dengan Kode Etik Akuntan Publik yang saat ini berlaku, 5 diantara perbedaan tersebut adalah:

  1. Jumlah paragrafnya. Pada Kode Etik yang baru tediri dari 266 paragraf , sedangkan Kode Etik yang saat ini berlaku hanya 44 Paragraf.
  2. Isi  Kode Etik yang baru memuat banyak  hal yang bersifat principle base, sedangkan Kode Etik yang saat ini berlaku banyak bersifat rule base. Sifat principle base ini selalu menjadi ciri dari pernyataan (pronoucements) standar yang diterbitkan oleh IFAC. Sifat yang sama juga dijumpai pada teks IFRS, maupun ISA.
  3. Kode Etik mengharuskan Praktisi selalu menerapkan Kerangka Konseptual untuk mengidentifikasi ancaman (threat) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar serta menerapkan pencegahan (safeguards). Pada Kode Etik yang saat ini berlaku tidak menguraikan masalah etika dengan sistimatika identifikasi ancaman dan pencegahan. Identifikasi ancaman dan penerapan pencegahan selalu disebutkan dalam bagian B Kode Etik, yaitu harus dilakukan ketika Praktisi terlibat dalam melakukan pekerjaan profesionalnya,
  4. Aturan etika mengenai independensi disajikan dengan sangat rinci. Seksi 290 mengenai Independensi memuat 162 Paragraf, padahal Kode Etik yang saat ini berlaku hanya 1 paragraf, yaitu pada Aturan Etika seksi 100, dan
  5. Dimasukkannya aturan mengenai Jaringan KAP dalam Kode Etik.

 Kode Etik baru terdiri dari 2 bagian yaitu:

  1. Bagian A memuat Prinsip Dasar Etika Profesi dan memberikan Kerangka Konseptual untuk penerapan prinsip, dan
  2. Bagian B memuat Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu

Prinsip Dasar yang disajikan dalam Bagian A terdiri dari 5 prinsip, yaitu Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, dan Perilaku Profesional. Sedangkan dalam Kode Etik yang saat ini berlaku terdiri dari 8 prinsip, yaitu : Integritas, Obyektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, dan Standar Profesi.

Dalam bagian B Kode Etik baru, pencegahan yang dibahas adalah pencegahan dalam lingkungan kerja. Sedangkan pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan cukup disebutkan dalam bagian A. Bagian B Kode Etik memuat Aturan Etika Profesi yang terdiri dari 10 seksi yang tersebar dalam 224 paragraf. Seksi-seksi yang ada pada Kode Etik Baru adalah sebagai berikut :

  1. Seksi 200 : Ancaman dan Pecegahan
  2. Seksi 210 : Prkatisi KAP/Jaringan KAP
  3. Seksi 220 : Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
  4. Seksi 230 : Pendapat ke-2 (Second Opinion)
  5. Seksi 240 : Imbalan Jasa Profesional
  6. Seksi 250 : Pemasaran Jasa Profesional
  7. Seksi 260 : Penerimaan Hadiah dan Bentuk Keramahtmahan Lainnya
  8. Seksi 270 : Penyimpanan Asset Milik Klien
  9. Seksi 280 : Objektivitas
  10. Seksi 290 : Independensi Dalam Perikatan

 

II.  Contoh 5 Paragraf dari seksi-seksi yang ada dalam Kode Etik Baru beserta penafsirannya

1.   Seksi 200 : Ancaman dan Pecegahan (Paragraf 3)

Berbagai keadaaan dalam hal memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik sangat berpotensi untuk menimbulkan ancaman, sehingga setiap praktisi bukan hanya menerima informasi atas adanya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar, tetapi juga harus mengupayakan untuk mengetahui atas sesuatu yang sesungguhnya dapat diketahui yang merupakan ancaman terhadap prinsip dasar tersebut.

Ancaman terhadap prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik ini diklasifikasikan menjadi 5 jenis ancaman, terdiri dari:

  1. Ancaman Kepentingan Pribadi
  2. Ancamaan Telaah Pribadi
  3. Ancaman Advokasi
  4. Ancaman Kedekatan
  5. Ancaman Intimidasi

Sifat dan pentingnya ancaman mungkin berbeda tergantung pada apakah mereka muncul
sehubungan dengan penyediaan layanan kepada klien (audit laporan keuangan, non finansial
audit laporan) jaminan klien atau klien non-jaminan.

Sedangkan pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

  1. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, dan
  2. Pencegahan dalam lingkungan kerja

Penafsiran :

Ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip kode etik akan selalu ada tergantung dari berbagai kondisi dan keadaan. Ancaman akan muncul jika seorang akuntan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klien yang sedang diperiksanya, misalnya :

  1. Ada hubungan hutang piutang antara akuntan dan klien
  2. Akuntan dalam kondisi eksisting ataupun yang akan datang adalah bagian dari management perusahaan klien
  3. Akuntan adalah rekan usaha/bisnis dari perusahaan klien
  4. Adanya hubungan keluarga antara akuntan perusahaan klien baik jajaran manajemen, komisaris, pemilik perusahaan, karyawan, atau eksekutif perusahaan lainnya

Pencegahan dapat diciptakan melalui profesi, perundang-undangan, atau peraturan, dan dalam lingkungan kerja, diantaranya melalui :

  1. Persyaratan atas kualifikasi seorang akuntan profesional seperti jenjang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
  2. Persyaratan atas pengembangan keprofesionalismenya yang secara kontinyu
  3. Penetapan Peraturan Good Corporate Governance
  4. Pembentukan Standar Profesionalisme
  5. Pengaturan pengawasan atau pembetukan prosedur kedisiplinan
  6. Eksternal review oleh pihak ke-3 terhadap semua laporan

2.   Seksi 210 : Prkatisi KAP/Jaringan KAP (Paragraf 1)

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap Praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku profesional antara lain dapat terjadi dari isu-isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (pemilik, manajemen, atau aktivitasnya).

Penafsiran :

Dalam hal penerimaan klien misalnya, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi dan sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika tim perikatan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Pencegahan yang disarankan misalnya a) memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sifat dan kompleksitas bisnis klien, b) memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai industri, menggunakan tenaga ahli jika diperlukan, dan sebagainya.

3.   Seksi 220 : Benturan Kepentingan- Conflict of Interest (Paragraf 1) 

Setiap Praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk  mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Sebagai contoh, ancaman terhadap objektivitas dapat terjadi ketika Praktisi bersaing secara langsung dengan klien atau memiliki kerjasama usaha atau kerjasama sejenis lainnya dengan pesaing utama klien. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika Praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi

Penafsiran :

Profesi seorang akuntan akan sangat rentan dengan  gangguan moral dari pihak agen (management) atau dari pihak principal (pemilik perusahaan). Sehingga seorang akuntan memang sudah sepatutnya untuk menjalankan tugasnya secara professional mengikuti Prinsip-Prinsip Kode Etik Akuntan yang telah disepakai dalam Kongres Akutansi.  Prinsip Kode Etik Akuntan yang paling cocok dengan masalah Conflict of Interest adalah prinsip yang keempat yaitu  Objectivitas.

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Objectivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan pejabat. Prinsip obyektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.  Sudah sangat jelas bahwa setiap akuntan harus memiliki prinsip obyektivitas yang tinggi dalam menjaankan profesinya sebagai akuntan.

Dengan mematuhi Prinsip Kode Etik Akuntan terutama prinsip Objectivitas , seorang akuntan akan terhindar dari Conflict of Interest yang kemungkinan akan terjadi selama menjalankan tugasnya sebagai auditor.  Laporan-laporan yang dihasilkannyapun akan bersifat independen dan memberikan opini yang  sesuai dengan facta yang ada dan temuan-temuan yang ada, tidak memberikan opini palsu atas laporan keuangan yang hanya mementingkan kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

4.   Seksi 230 : Pendapat ke-2 – Second Opinion (Paragraf 1)

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika Praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (second opinions) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Sebagai contoh, ancaman terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama seperti fakta yang disajikan kepada Praktisi yang memberikan pendapat pertama, atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.

Penafsiran :

Ketika diminta untuk memberikan pendapat kedua, setiap Praktisi harus mengevaluasi signifikansi setiap ancaman dan, jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.

Pencegahan yang disarankan misalnya a) memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sifat dan kompleksitas bisnis klien, b) memperoleh pengetahuan yang relevan mengenai industri, menggunakan tenaga ahli jika diperlukan, dan sebagainya. Dalam hal diminta memberikan pendapat kedua (second opinion) mengenai penerapan akuntansi, audit atas transaksi tertentu oleh pihak lain selain klien, maka ancaman terhadap kompetensi, sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi.

5.   Seksi 240 : Imbalan Jasa Profesional

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang  diberikan, Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh Praktisi yang satu lebih rendah dari Praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan standar profesi yang berlaku.

Penafsiran :

Penetapan imbalan yang tidak lazim, terlalu rendah atau terlalu tinggi akan sangat berpengaruh terhadap sikap kehati-hatian, kecermatan, dan profesionalisme seorang praktisi akuntan public.  Bisa saja terjadi jika imbalan yang ditetapkan teralu rendah, seorang praktisi akuntan tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan bahkan tidak sesuai dengan standar teknis dan standar profesi yang berlaku.  Hasil audit atau laporan audit yang dikeluarkanpun mungkin akan menjadi cenderung asal-asalan dan apa adanya, sehingga akan sulit dipertanggungjawabkannya.  Sebaliknya jika imbalan yang diterima teralu tinggi, akan menimbulkan kecurigaan dari sesama kantor akuntan public serta tuntutan dari klien akan lebih besar, sehingga praktisi akuntan khawatir akan lebih banyak di influence oleh klien, sehingga kinerja menjadi tidak objective dan jauh dari prinsip independensi.

III.   DAFTAR PUSTAKA dan REFERENSI

– Syarief Basir, Chairman Russell Bedford Indomitra Associates, Management & Legal Consultants, http://manajemenusaha.com/?p=11

– Code of Ethics for Professional Accountants, IFAC (International Federation of Accountans’ Ethics Committee

– http://www.icaew.com/index.cfm/route/135844/icaew_ga/pdf

– Buletin Akuntan Publik IAPI Edisi Oktober 2008.

Tentang liahibatha

NPM : 28210018
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s