CONFLICT OF INTEREST PADA PROFESI AKUNTAN

CONFLICT OF INTEREST PADA PROFESI AKUNTAN

I.    Pendahuluan 

Laporan keuangan yang pada umumnya terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba dan laporan perubahan posisi keuangan merupakan salah satu data yang penting dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan tersebut harus mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (di Indonesia : Prinsip Akuntansi Indonesia /PAI) agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah atas sumber daya ekonomi perusahaan.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan seperti pemilik perusahaan, manajemen (sebagai pengelola usaha), investor dan kreditur (sebagai penyedia dana) dan lain-lain mempunyai kepentingan yang berbeda atas laporan keuangan.

Perbedaan kepentingan (conflict of interest) ini menimbulkan adanya kemungkinan penyajian posisi keuangan yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang diterima umum, demi membela kepentingan pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perlu diperiksa / diaudit oleh akuntan publik yang independent, untuk mendapat kepercayaan atas laporan keuangan tersebut.

Adanya jasa pemeriksaan (audit) diharapkan dapat menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut, dengan memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan manajemen.
Kwalitas (mutu) pekerjaan akuntan publik diukur dari kepatuhannya terhadap norma pemeriksaan akuntan dan kode etik.

Fungsi auditor dalam kasus ini adalah sebagai pihak yang memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dihasilkan oleh tehnologi akuntansi auditee dan kemudian angka-angka ini digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kontrak antara agen dan prinsipal (DeFond 1992; Francis dan Wilson 1988; Palmrose 1984).

Jika akuntansi merupakan bagian penting dari proses kontrak dan kos agensi serta bervariasi sesuai dengan jenis kontrak yang berbeda-beda, maka prosedur akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kompensasi manajer. Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu self-interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara prinsipal dan agen, dalam hal ini adalah auditor independen. Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal membutuhkan adanya kehadiran pihak ketiga yang independen untuk menengahi konflik diantara kedua pihak tersebut.

Berdasarkan pandangan teori keagenan tampak jelas peran auditor dalam memberikan jasa atestasi atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen dan dijadikan dasar pembuatan kontrak. Auditor diharapkan memberikan pandangan yang independen tentang kesahihan angka-angka yang disajikan. Auditor dapat melakukan fungsinya dengan benar jika memiliki kompetensi yang memadai dan sikap independen.

II. Faktor  Yang Memperngaruhi Integritas,  Objektivitas dan Independensi Seorang Akuntan

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

 Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Terdapat empat hal yang menggangu independensi akuntan publik, yaitu:

  1. akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien
  2. mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri
  3. berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan
  4. bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien.

Akuntan publik akan terganggu independensi jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya. Mutual interest terjadi jika akuntan publik berhubungan dengan audit committee yang ada di perusahaan, sedangkan conflict intetrest jika akuntan publik berhubungan dengan manajemen.

Menurut Mulyadi (1998:50) hal-hal yang dapat mempengaruhi integritas, objektivitas dan independensi,antara lain:

1.   Hubungan keuangan dengan klien

Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berKesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antara lain:

  • Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien.
  • Pinjaman dari/kepada klien, karyawan, direktur, atau pemegang saham utama dalam perusahaan klien.

Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan audit yang diterbitkan. Hubungan keuangan mencakup kepentingan keuangan oleh suami, isteri, keluarga sedarah semenda, sampai garis kedua auditor yang bersangkutan.  Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari:

  • Modal saham perusahaan klien, atau
  • Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan publik suami atau isteri, keluarga saudara semendanya sampai dengan garis kedua. Kondisi ini bertentangan dengan integritas, objektivitas dan independensi auditor tersebut. Konsekuensinya auditor harus menolak atau melanjutkan penugasan audit yang bersangkutan, kecuali jika hubungan tersebut diputuskan.

Pemilikan saham diperusahaan klien secara langsung atau tidak langsung mungkin diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pengambilalihan. Dalam hal seperti itu pemilikan saham harus atau secepat mungkin auditor yang bersangkutan harus menolak penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

2.   Kedudukan dalam perusahaan

Jika seorang auditor dalam atau segera setelah periode penugasan, menjadi:

  • anggota dewan komisaris, direksi atau karyawan dalam manajemen perusahaan klien, atau
  • rekan usaha atau karyawan salah satu dewan komisaris, direksi atau karyawan  perusahaan klien, maka ia dianggap memiliki kepentingan yang bertentangan dengan objektivitas dalam penugasan. Dalam keadaan demikian ia harus mengundurkan diri atau menolak semua penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

3.   Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai

Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan jasa profesional. Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan klien atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama.

Seorang auditor tidak dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan klien atau dengan salah satu eksekutif atau pemegang saham utama.

4.   Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit

Jika seorang auditor disamping melakukan audit, juga melaksanakan jasa lain untuk klien yang sama, maka ia harus menghindari jasa yang menuntut dirinya melaksanakan fungsi manajemen atau melakukan keputusan manajemen. Contoh berikut ini menyebabkan auditor tidak independen:

  • Auditor memperoleh kontrak untuk mengawasi kantor klien, menandatangani bukti kas keluar (voucher) untuk pembayaran dan menyusun laporan operasional berkala, sedangkan pada saat yang bersamaan dia juga melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan klien tersebut.
  • Jika perusahaan klien akan financial consultant) sekaligus auditor bagi klien tersebut,  walaupun konsultan keuangan (partner yang ditugasi untuk melakukan audit berbeda dengan partner yang melaksanakan penugasan konsultasi.

5.   Hubungan keluarga atau pribadi

Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi adalah seperti akuntan publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu merupakan suami atau isteri, keluarga sedarah semenda klien sampai dengan garis kedua atau memiliki hubungan pribadi dengan klien. Termasuk dalam pengertian klien disini antara lain pemilik perusahaan, pemegang saham utama, direksi dan eksekutif lainnya.

6.   Fee atau jasa lainnya

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik lain dengan cara manawarkan atau menjanjikan fee yang jauh lebih rendah dari fee yang diterima oleh kantor akuntan publik sebelumnya.

7.   Penerimaan barang atau jasa dari klien

Akuntan publik, suami atau isterinya dan keluarga semendanya sampai dengan keturunan keduanya tidak boleh menerima barang atau jasa dari klien yang dapat mengancam independensinya, yang diterima dengan syarat tidak wajar, yang tidak lazim dalam kehidupan sosial.

III.    Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, jelas sekali bahwa profesi seorang akuntan akan sangat rentan dengan  gangguan moral dari pihak agen (management) atau dari pihak principal (pemilik perusahaan). Sehingga seorang akuntan memang sudah sepatutnya untuk menjalankan tugasnya secara professional mengikuti Prinsip-Prinsip Kode Etik Akuntan yang telah disepakai dalam Kongres Akutansi.  Prinsip Kode Etik Akuntan yang paling cocok dengan masalah Conflict of Interest adalah prinsip yang keempat yaitu  Obyektivitas.

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan pejabat. Prinsip obyektivitas mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.  Sudah sangat jelas bahwa setiap akuntan harus memiliki prinsip obyektivitas yang tinggi dalam menjaankan profesinya sebagai akuntan.

Dengan mematuhi Prinsip Kode Etik Akuntan, seorang akuntan akan terhindar dari Conflict of Interest yang kemungkinan akan terjadi selama menjalankan tugasnya sebagai auditor.  Laporan-laporan yang dihasilkannyapun akan bersifat independen dan memberikan opini yang  sesuai dengan facta yang ada dan temuan-temuan yang ada, tidak memberikan opini palsu atas laporan keuangan yang hanya mementingkan kepentingan atau keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Menurut Don A. Moore dalam jurnalnya yang berjudul ”Conflict Of Interest And The Case of Auditor Independence : Moral Seduaction and Strategic Issue Cycling” (tahun 2005), mengatakan bahwa setidaknya ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir  terjadinya Conflict Of Interest dalam Profesi Akuntan, yaitu :

  1. Auditor harus melakukan audit dan bukan melakukan layanan yang lain.
  2. Sebuah perusahaan audit harus disewa untuk suatu periode tertentu, mungkin tiga/lima tahun, hal ini  untuk mengurangi auditor insentif yang bersifat  menyenangkan klien dengan pendapat/opini yang positif
  3. Semua pihak terlibat dalam audit baik level eksekutif ataupun  staf dilarang untuk menerima   pekerjaan atau bukan bagian dari perusahaan yang sedang diaudit.
  4. Auditor harus membuat satu set penilaian independen, bukan sekadar meratifikasi akuntansi dari perusahaan klien.
  5. Auditor seharusnya tidak dipilih oleh manajemen perusahaan tetapi oleh komite audit dewan direksi.

IV.   DAFTAR PUSTAKA dan REFERENSI

–   Mulyadi, Auditing Buku I – II, Salemba Empat, Jakarta, 2002

–   Herwidayatmo (2002), “Aspek Conflict of Interest dalam Profesi Akuntan Publik”, Makalah Konvensi Nasional Akuntan Publik IV – Tantangan Akuntan Publik

–  Resiandriani.com/2009/06/10/skripsi-tentang-audit-hubungan-independen-auditor-dengan-audit-fee/

–   Jurnal  Don A. Moore  : ”Conflict Of Interest And The Case of Auditor Independence : Moral Seduction and Strategic Issue Cycling” (tahun 2005)

Tentang liahibatha

NPM : 28210018
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s